Aceh Insight WWF Indonesia Northern Sumatra Program
Dua Gajah Sumatera Yang Sedang Bermain © WWF-Indonesia
Oleh: Azhar
Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatrensis) sangat terancam di seluruh jangkauan mereka, konversi hutan skala besar dan berkonflik dengan manusia serta perburuan gading, faktor-faktor di atas merupakan sebab akibat semakin menurunnya kualitas lingkungan itu sendiri, hal ini turut membatasi distribusi populasi gajah di Sumatera. Mamalia besar ini sangat tergantung pada daerah habitat luas sesuai dengan tuntutan makanan mereka, gajah Sumatera sangat rentan terhadap efek transformasi habitat (Leimgruber et al., 2003; Shannon et al., 2009).
Transformasi habitat atau pembukaan hutan menjadi kebun merupakan masalah paling serius di pulau Sumatera, padahal dengan adanya satwa gajah diharapkan turut melestarikan proporsi populasi yang signifikan dari perwakilan ekosistem dan keanekaragaman hayati di pulau Sumatera tapi gajah berfungsi penting secara ekologi dan ekosistim dari sisi konservasi.
Kenyataan ini jauh dari realitas, dimana satwa gajah dan habitatnya diperkecil dengan hadirnya kebijakan – kebijakan Pemerintah untuk terus mentransformasi hutan menjadi kebun, banyak contoh pemukiman membuka lahan dan jalan dengan dalih peningkatan ekonomi daerah dan Nasional.
Kebijakan ini dapat dilihat pada wilayah kelola Kabupaten dan Provinsi, secara legal disebut sebagai kawasan budidaya atau areal pengguna lain, dan akses kawasan hutan yang mudah untuk diizinkan dalam skema pinjam pakai kawasan untuk tambang dan jalan, kawasan hutan produksi dan produksi terbatas yang mudah terplintir, disini punca masalah konservasi gajah.
Sebaran Populasi Gajah di Aceh
Saat ini kawasan hutan Aceh adalah kontributor utama dalam hal jumlah populasi gajah di Sumatera. jumlah populasi yang masih signifikan, secara keselurahan gajah Sumatera diprovinsi Aceh berjumlah 475 – 500 individu, Kelompok gajah ini tersebar di beberapa kantung habitat seperti di Lokop – Peunaron (Aceh Timur – Aceh Utara) berjumlah 200- 250 ekor, kantung habitat Bengkung – Trumon (Aceh Selatan –Aceh Singkil ) berjumlah 80 – 100 individu, Beutong (Nagan Raya) berjumlah 40 – 60 individu, Kantung habitat Ulu Masen (Aceh Jaya, Gempang, Pijay dan Aceh Barat) berjumlah 100 – 120 individu, kantung habitat Peusangan dengan jumlah 40 – 50 Individu, Pidie 20 – 30 individu (FKGI,at al, 2016).
Jumlah ini dapat dikatakan cukup besar saat ini di Sumatera, hutan Aceh menjadi perwakilan signifikan gajah Sumatera di Indonesia untuk dunia, oleh karena itu, untuk mempertahankan gajah juga dirasa semakin sulit, dikarenakan habitat dan ruang gajah itu sendiri. disamping faktor pembangunan dan faktor lainnya yang bermuara pada pembukaan lahan dihutan Aceh dipastikan akan mengorbankan habitat gajah.
Pendekatan Pengelolaan Gajah di Aceh
Apresiasi untuk Pemerintah Aceh dimana dalam beberapa tahun belakangan ini, telah mejawab tantangan pengelolaan gajah di Provinsi Aceh dengan membangun 7 unit Respon Konservasi gajah disebut dengan Conservation Response Unit (CRU), pembangunan CRU bertujuan untuk merespon cepat gangguan gajah di titik lokasi konflik gajah, kehadiran CRU ini diharapkan menjawab langsung gangguan Gajah di wilayah rawan konflik gajah, CRU dibangun oleh Pemerintah Aceh dikelola oleh Pemeritah via Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bekerja sama dengan BKSDA Aceh dan para pihak di Aceh.
Untuk pembangunan CRU ini merupakan salah satu dukungan kuat Pemerintah Aceh dalam pengelolaan gajah, ini merupakan pertama kalinya Pemerintah Daerah membuat kebijakan pengelolan gajah secara khusus melalui pembuatan CRU di wilayahnya, ketujuh CRU berada di titik rawan konflik gajah di Aceh, diantaranya CRU Serba Jadi Aceh Timur, CRU Cot Girek Aceh Utara, CRU DAS Peusangan, CRU Geumpang Pidie, CRU Sampoinit Ligan Aceh Jaya, CRU Aceh barat dan CRU Trumon. Biasanya pembuatan tempat Kawasan konservasi Gajah di Lakukan oleh Pemerintah pusat BKSDA wilayah Setempat.Walau CRU di Aceh belum berfungsi secara optimal tapi kedepan diharapkan dapat menjawab tantangan krisis gajah di area area rawan dengan konflik gajah di Provinsi Aceh, walau CRU belum berjalan secara maksimal, CRU ini menjawab tantangan langsung di daerah rawan konflik gajah dan manusia, Negara telah hadir untuk mengurangi konflik gajah.
Pemerintah Aceh diharapkan untuk teteap melanjutkan pengelolaan gajah, tidak hanya dengan CRU dengan reaksi cepatnya , akan tetapi Pemerintah Aceh dapat mengembalikan koridor gajah diseluruh lintasannya hingga bersambung kembali, kegiatan ini untuk menata jalur gajah utama yang harus diselamatkan. Pemerintah Aceh di himbau untuk menghentikan perluasan kebun sawit di Aceh, cukup dengan mengintensifikasi Kebun sawit yang telah ada, melarang keras ekstensifikasi kebun sawit, dan perkebunan sawit yang sudah ada dihimbau untuk mengimplementasikan perkebunan sawit berkelanjutan dengan skema RSPO.
Tersedia banyak pilihan untuk mengelola konservasi gajah di Aceh, mencegah atau mengecilkan habitat gajah, atau memperluas populasi gajah, atau pada pilihan pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan sosial kesejahteraan masyarakat dan perencanaan penggunaan lahan yang tertata dengan baik dan trasnparan. Adanya kebijakan Pemerintah Aceh berkompromistis terhadap upaya konservasi gajah dalam jangka panjang tentu dapat mewujudkan pengelolaan konservasi Gajah di Aceh dan turut menyelamatkan gajah.
Atau dengan kebijakan baru di Aceh, Pemerintah Aceh kembali mentransformasi hutan menjadi lahan kebun kebun sawit dan tambang dengan membuka kawasan hutan, maka gajah akan segera berkurang di beberapa kantong populasi habitat. Hilangnya hutan Aceh maka jumlah populasi gajah Indonesia akan terus berfluktuasi. []
Penulis : Azhar (Spesies Coordinator WWF Indonesia Northern Sumatra Program)
Emai : [email protected]
